Sabtu, 08 Juni 2013

HUKUM PERBURUHAN ANALISA FAKTA KASUS DAN FAKTA HUKUM



FAKTA KASUS
4. KETENTUAN DAN PENJELASAN
4.6       Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
4.7       Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompensasi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
4.8        Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4.9       Pemagangan adalah bagian dari system pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembara pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/jasa di perusahaan, dalam rangka menguasi keterampilan atau keahlian tertentu.
4.10     Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja / buuh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat – syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
4.11     Hubungan kerja adalah hubungan antara penguasa dengan pekerja / buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upaya, dan perintah.
4.12     Hubungan Industrial adalah suatu system hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan / atau jasa yang terdiri dari unsur penguasa, pekerja / buruh dan pemerintah yang didasarkan pada nilai – nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.13     Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh penguasa yang memuat syarat – syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
4.14     Persilihan hubungan industrial perbedaan pendapat mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
4.15     Mogok kerja adalah tindakan pekerja / buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan.atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk mengehntikan atau memperlambat pekerjaan.
4.16     Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
4.17     Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00
4.18     Upah adalah hak pekerja/ buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/ buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau oeraturan oerundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

6.  URAIAN WORK INSTRUCTION REGULATION
III. DISIPLIN dan JAM KERJA .
1.      Peraturan Jam Kerja
Jam Kerja                 Istirahat                       Jam Kerja
                  Senin – Kamis       08.00-12.00                  12.00-13.00                13.00-16.00
                  Jumat                     08.00-11.30                  11.30-13.00                13.00-16.00
                  Sabtu                     08.00-12.00                  12.00-13.00                13.00-14.00
      Minggu                  : jam kerja hari minggu sesuai dengan izin dan persetujuan Site Management   dan jam kerja dibatasi s/d max 18.00.
Catatan : pekerjaan hari minggu dilaksanakan setelah mengajukan permohonan kerja lembur hari minggu ( mengisi Formulir ) dan mendapatkan persetujuan dari WBS Holder, Personalia dan Site Manager.
           




IV. CUTI
2.      Cuti Non Staff dan Worker

2.1                 cuti Non staff atau woker pada dasarnya berlaku jika telah bekerja selama 12 bulan berturut – turut sebanyak 12 hari kerja
2.2                 ijin – ijin yang tidak temasuk di dalam UU Ketenagakerjaan yang diperbolehkan, maka akan dipotong dengan hak cuti karyawan yang bersangkutan.
2.3                 Bagi Non staff atau Worker yang dihire di site, maka tidak diberikan biaya transportasi cuti.
2.4                 Bagi Non staff dan Worker yang di panggil secara khusus yaitu dipanggil oleh perusahaan dan biaya transportasi dari tempat tinggal ke HO atau lokasi proyek telah disepakati menjadi tanggungan perusahaan dari site ke HO Jakarta atau ketempat tinggalnya dan atau jarak kota tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
2.5                 Mengingat asas No Work No pay untuk Workers, maka Workers berhak atas kompensasi cuti
2.6                 Kompensasi cuti hanya akan diberikan jika pekerja telah mengajukan cuti sesuai ketentuan yang berlaku akan tetapi tidak diberikan cuti dikarenakan tenaganya sangat diperlukan.
V.  MEDICAL / JAMSOSTEK
            1. Seluruh staff local dan karyawan yang bekerja pada PT. Truba Jaya   Engineering proyek Mantenance Service Holcim Narogong dan Holcim Cilacap Job. T-71s1 akan didaftarkan dan mendapat jaminan keselamatan kerjanya melalui PT. JAMSOSTEK ( Persero ).
      2.  Program Jamsostek yang akan dijaminkan meliputi Progran Jaminan Hari Tua, Program  Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian.
3.  Jika dipandang lebih baik, khusus untuk program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan ( JPK ) Karyawan, Site Management akan menentukan JPK yang telah ditetapkan oleh PT. JAMSOSTEK ( Persero ).
4.   Bagi Karyawan yang sudah memiliki Kartu Jamsostek,dapat didaftarkan dan diregistrasi  kembali.
5.  Ketentuan Claim khusus Staff dari Head Officer dan Local Staff dan atau tata cara dan syarat  syarat penggantian biaya – biaya
6.  Perusahaan akan menyediakan fasilitas obat-obatan secara terbatas yang bersifat penanggulangan sementara yang akan dikelola oleh HSE/Safety Section, Sakit yang bukan akibat kecelakaan kerja / lingkungan kerja tidak menjadi beban dan tanggungan perusahaan.

VIII. PROGRAM TRAINING / PELATIHAN
1.      Perusahaan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya melalui program training.
2.      Training program akan disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan proyek
3.      Program training bertujuan untuk
4.      Peningkatan kualitas sumber daya manusia
5.      Peningkatan performa kerja dan kopetensi kerja
6.      Peningkatan produktifitas kerja
IX.  KERJA LEMBUR
1.      Kerja lembur adalah kerja yang dilakukan diluar jam kerja normal atau kerja pada hari libur untuk kepentingan perusahaan
2.      Upah kerja lembur hanya diberikan kepada karyawan Worker
3.      Mengingat upah kerja lembur akan menimbulkan Cost yang besar, maka untuk setiap Chief Engineer / WBS Holder harus benar – benar mengontrol tingkat kepentingan kerja lembur tersebut yaitu anatara Budget, Cost dan Produktivitas yang dihasilkan.
      CATATAN :
      Untuk kerja lebur diatur sebagai berikut :
      WAKTU KETERANGAN.
      Jam      17.00 – 21.00 : mendapatkan makan malam
                  20.00 – 08.00 : Mendapatkan makan malam + ektra fooding/snac.


4.  Tata tertib pengajuan kerja lembur diatur sebagai berikut
      4.1.1.   Kerja Malam   : Pengajuan paling lambat jam 15.00
      4.1.2.   Kerja minggu : pengajuan paling lambat hari sabtu jam 12.00
5.      Tidak diperbolehkan kerja saat istirahat ( No Lucnh ) kecuali dalam situasi pekerjaan yang sangat mendesak.
6.      Yang tidak mengikuti ketentuan tersebut diatas, tidak dilayani.
  
FAKTA HUKUM
MENURUT UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Pasal dalam UU No 13 Tahun 2003 :
Pasal 1 ayat :
7.         Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara
sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan
pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
9.         Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan,serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
10.       Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek
pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
11.       Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara
terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
14.       Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
15.       Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
16.       Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku
dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,
pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20.       Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
21.       Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara
serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.


22.       Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau
serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan
kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.
23.       Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
25.       Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha
27.       Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.
30.       Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangundangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Waktu Kerja
Pasal 77
(1) Setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja.
(2) Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
a.  7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk  6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
b. 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
(3) Ketentuan waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku bagi sector usaha atau pekerjaan tertentu.
(4) Ketentuan mengenai waktu kerja pada sektor usaha atau pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pasal 86
(1)  Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
                    a. keselamatan dan kesehatan kerja;
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai- nilai agama.
(2)  Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PELATIHAN KERJA
Pasal 10
(1)  Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan  dunia usaha, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja.
(2)   Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan program pelatihan yang mengacu  pada standar kompetensi kerja.
(3)   Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang.
(4)   Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 78
(1)  Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) harus memenuhi syarat:
                          a. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan; dan
  b. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam  1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu.
(2)        Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
(3)        Ketentuan waktu kerja lembur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak    berlaku bagi ector usaha atau pekerjaan tertentu.
(4)        Ketentuan mengenai waktu kerja lembur dan upah kerja lembur sebagaimana  dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.







ANALISA FAKTA KASUS DAN FAKTA HUKUM

4.            KETENTUAN DAN PENJELASAN

4.6        Menjelaskan tentang perencanaan tenaga kerja, dan penjelasan didalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (7) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang perencanaan tenaga kerja yaitu adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
4.7        Menjelaskan tentang Pelatihan kerja, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (9) Undang – undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan,serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
4.8        Menjelaskan tentang Kompetensi kerja, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (10) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
4.9        Menjelaskan tentang Pemagangan, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (11) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
4.10    Menjelaskan tentang Perjanjian kerja, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (14) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

4.11    Menjelaskan tentang Perjanjian kerja, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (15) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah
4.12    Menjelaskan tentang Hubungan industrial, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (16) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.13    Menjelaskan tentang peraturan perusahaan, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (20) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat –syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
4.14    Menjelaskan tentang Perjanjian kerja, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (21) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan perjanjian kerja adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
4.15    Menjelaskan tentang perselisihan hubungan industrial, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (22) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan.

4.16    Menjelaskan tentang mogok kerja, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (23) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama – sama dan/atau oleh serikat/pekerja buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
4.17    Menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (25) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan beakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.
4.18    Menjelaskan tentang upah, dan penjelasan di dalam Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan pasal 1 ayat (30) Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturn perundang-undangan termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan /atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

III. DISIPLIN DAN JAM KERJA
            Waktu kerja yang ada di Peraturan Perusahaan ini telah sesuai dengan Pasal 77 Undang – undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang di atur bahwa jam kerja dalam 1 hari hanya boleh 7 jam per hari nya.

IV. CUTI
            Di dalam peraturan perusahaan ini menjelaskan adanya cuti staff, non staff dan worker. Apabila jika dilihat isi dari peraturan perusahaan ini sudah memenuhi dan mengatur aturan yang sesuai dengan Pasal 79 Undang – undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan juga perusahaan ini memberlakukan adanya asas No work, No pay.


V. MEDICAL / JAMSOSTEK
            Di dalam peraturan perusahaan ini menjelaskan adanya jaminan keselamatan kerja melalui PT. JAMSOSTEK. Program dari Jamsostek ini meliputi program jamsostek Hari Tua, Kecelakaan Kerja, dan Jaminan kematian. Peraturan ini telah sesuai dengan aturan di dalam Pasal 86 Undang – undang No 13 Tahun 2003 yang menjelaskan setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan da kesehatan kerja.
VIII. PROGRAM TRAINING / PELATIHAN
            Di dalam peraturan perusahaan ini menjelaskan bahwa pekerja/buruh untuk mengikuti pelatihan agar meningkatkan kemampuan dan kompetensinya didalam bidang pekerjaannya. Dan Undang – undang juga mengatur bahwa pelatihan kerja dilakukan berdasarkan program pelatihan yang mengatur pada standar kompetensi kerja.
IX. KERJA LEMBUR
            Waktu kerja lembur di dalam Peraturan perusahaan ini mengatur jam kerja lembur mulai dari jam 17.00-21.00 ini terhitung selama 4 jam kerja, dan 20.00-08.00 ini terhitung selama 12 jam. Sedangkan di dalam Undang – undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 78 ayat (1b) yang mengatur bahwa waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam 1 hari dan 14 jam dalam 1 minggu. Aturan perusahaan ini tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam Undang – undang. Ada nya kelebihan jam kerja yang diatur di dalam peraturan perusahaan ini.
 
 
HUKUM PERBURUHAN
ANALISA FAKTA HUKUM DAN KASUS PERATURAN PERUSAHAAN
PT. TRUBA JAYA ENGINEERING
 
 
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASILA
2013